SEMARANG – Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government) menjadi prasyarat penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 yakni “Mewujudkan Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”. Penerapan tata kelola pemerintah yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi.
arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena arsip sebagai sumber informasi yang akurat dan alat bukti otentik serta bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja birokrasi. Permasalahan dalam bidang kearsipan sampai dengan saat ini adalah masih kurangnya ketersediaan Arsip autentik dan akuntabel bagi Pemerintah dan Masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penyelesaiannya dengan standar pengelolaan arsip sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) dan optimalisasi penyelamatan arsip.
Adapun Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, dan sumber informasi dan dilaksanakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat (life long learning). Permasalahan sampai dengan saat ini, pada urusan perpustakaan adalah masih rendahnya budaya literasi masyarakat. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah antara lain terus mengembangkan fungsi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam berbagai program dan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca melalui penguatan konten literasi dan kemudahan aksesibilitas dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat Jawa Tengah.
Pada Rakor ini diharapkan terjalin interaksi dalam penyelarasan program kegiatan bidang Kearsipan dan Perpustakaan antara pemerintah Pusat dan daerah serta adanya pencerahan dan masukan yang dapat menjadi acuan/pedoman dalam menyelesaikan permasalahan guna kesiapan kita untuk menghadapi tantangan kedepan.
